
Banjarbaru, 15 September 2026. Populasi bekantan di Tahun 2025, berdasarkan data BKSDA Kalsel adalah sebanyak 3.757 individu yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan baik di dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Sementara di kawasan konservasi tercatat 1.281 individu bekantan yang tersebar di 12 kawasan konservasi dengan tipe ekosistem mangrove dan dataran rendah.
Kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman serius bagi kehidupan satwa liar. Berdasarkan data BPBD Kalsel, selama periode 1 September sampai dengan 14 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalsel adalah 3.220 kali dengan perkiraan luasan 21.414,43 hektar. Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota dengan luasan terbakar terluas yaitu 3.786,71 hektar.
Hari Senin 14 September 2026, Tim Rescue Satwa BKSDA kalsel menindaklanjuti informasi Petugas Damkar Pemkab Hulu Sungai Selatan (HSS) terkait adanya kebakaran lahan pada Minggu tanggal 13 September yang menyebabkan Kematian satwa di desa balimau, kec. Kalumpang, kab. HSS.

Habitat satwa dilokasi kejadiann merupakan APL (areal penggunaan lain) atau areal diluar kawasan hutan, yang terdiri dari tanah desa (luas kurang lebih 8 ha) dengan tutupan vegetasi yg terdiri semak, galam, renghas, bungur dan halaban, dan tanah milik (luas kurang lebih 1, 3 hektar). Kedua areal ini terfragmentasi oleh jalan aspal. Tim menemukan satwa yang mati akibat kebakaran lahan, terdiri dari 12 individu bekantan, 1 individu ular piton dan 1 individu ular king kobra.
Kejadian kebakaran terjadi di tanah desa dan hak milik. Menurut Kades, populasi bekantan ada kurang lebih 60 individu. Selain itu juga terdapat satwa lutung dan monyet ekor panjang.

Tindakan penanganan yang dilakukan yaitu berkoordinasi dg pemdes dan pihak terkait; memastikan kematian jenis dan jumlah satwa selanjutnya dilakukan penguburan; mengecek keberadaan satwa di lokasi bila ditemukan ada yang sakit akan dievakuasi; mengkaji kelayakan habitat dan mengambil tindakan translokasi bila diperlukan; dan sosialisasi/edukasi ke masyarakat.
BKSDA Kalsel berkoordinasi dengan Pemkab dan para pihak terkait, mendorong skema Areal Preservasi (AP) untuk memperluas ruang konservasi dan meneguhkan komitmen bersama menjaga kehidupan liar. Sesuai UU no. 32 tahun 2024 tentang perubahan atas UU no. 5 tahun 1990 tentang KSDAE, AP merujuk pada wilayah di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan dan menjaga keanekaragaman hayati.